Rabu, 11 Mei 2016 - 11:57:48

Menunggu Keberanian DPRD Siak Memanggil IKPP Soal Tunggakan Pajak Rp28 Miliar

    Depi Putra Yanto Hits : 7184276    



SIAK, Riauaksi.com-Persoalan tunggakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) non PLN PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) tahun 2014 sebesar Rp28 miliar lebih, telah menjadi temuan BPK RI perwakilan Riau. Bahkan, persoalan itu terus bergulir dengan munculnya surat teguran dari Pemkab Siak kepada PT IKPP. Saat ini, yang dibutuhkan keberanian DPRD Siak untuk memanggil perusahaan kertas tersebut dan mencarikan solusinya.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Siak, Said Arif Fadillah mengatakan, pemerintah sudah bekerja maksimal menyelesaikan persoalan kekurangan pembayaran pajak tersebut. Menanangapi desakan anggota DPRD Ismail Amir agar DPPKAD segera meminta bantuan kejaksaan untuk menagih kekurangan pajak PT IKPP tersebut, kata Arif, tidak serta merta bisa langsung dilaksanakan.

"Kita hargai saran Dewan, tapikan prosedurnya tak semudah itu. Ada beberapa mekanisme yang harus kita laksanakan. Kalau nantinya persoalan itu diserahkan kepada kejaksaan, tentu harus melalui keputusan Bupati," kata Arif, Selasa (10/5/2016) sore.

"Kalau memang Dewan menjalankan fungsi pengawasan, seharusnya panggil PT IKPP. Mari kita bahas masalah ini untuk mencari solusinya. Jangan berdebat di media, selama ini kan tak pernah kita diajak hearing," ujar Arif.Seperti dilansir dari Fokusriau.com, Rabu (11/05).

Ditegaskan, PT IKPP sejauh ini sudah membayar PPJ non PLN tersebut sesuai hitungan sendiri. Sementara berdasarkan temuan BPK RI masih ada kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp28 miliar lebih tahun 2014. "Ngapain kita berdebat di media terus, panggil saya, panggil IKPP, mari kita duduk bersama menyelesaikan masalah ini agar segera tuntas," tukasnya.
(Magang Recha)

    Category : Riau    
    Tags        : google,siak    
    Sumber  :


0 Komentar :



Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 








  Terkini  



  Most Popular  



  Teknologi  




Harbolnas, e-Commerce Pasang Target Transaksi Berkali Lipat

  Ekonomi Bisnis  




Kemenkeu Evaluasi Rencana Pemberian Rp 1,4 Miliar per Desa