Minggu, 05 Maret 2017 - 10:42:29

KATA MEREKA: Pemerintah Kurang Tegas pada Freeport

    Gamanuel Yoga Elvradika Lien Hits : 4389    

okezone.com


JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menjelaskan bahwa pemerintah tetap mengupayakan untuk berunding dengan PT Freeport Indonesia.

Menurutnya, pemerintah sebisa mungkin memasuki perundingan tentang perpindahan dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), sesuai dengan amanah undang-undang.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP No 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, memperpanjang pelaksanaan ekspor konsentrat dengan sejumlah syarat, yakni pemegang KK harus beralih operasi menjadi perusahaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), membuat pernyataan kesediaan membangun "smelter" dalam jangka waktu lima tahun dan kewajiban divestasi hingga 51%.

Pasal 170 UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba menyebutkan Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU ini diundangkan.

Perubahan itu menurut Jonan sesuai dengan pasal 103 UU Minerba yang menyebutkan bahwa pemegang IUPK dan IUP itu wajib melakukan pengolahan dan pemurnian.

Namun, Freeport keberatan dengan divestasi hingga 51 % itu karena kendali perusahaan bukan lagi di tangan mereka sehingga pada 13 Februari 2017 Chief Executive Officer Freeport-McMoran, Richard Adkerson, menyatakan perusahaannya memberikan waktu 120 hari kepada Indonesia untuk mempertimbangkan perbedaan yang terjadi antara Pemerintah Presiden Joko Widodo dan Freeport bila tidak, Freeport akan menggugat pemerintah ke Arbitrase Internasional.

Lantas seperti apa masyarakat melihat perselisihan Freeport dengan pemerintah. Apakah yang diharapkan masyarakat, berikut KATA MEREKA :

1. Hendu Sanjaya (37) Pedagang

Saya tahu soal perselisihan Freeport dan pemerintah. Menurut saya merugikan ya kalau sampai enggak ada kesamaan. Saya belum tahu gimana sikap pemerintah, tapi kalau Freeport ngancam PHK supaya lancar usahanya, yak enggak boleh lah.

Sebagai warga negara ya dukungnya pemerintah, tapi kalau lagi ada masalah kaya gini harus tegas juga pemerintah, dia kan asing masa mau ngatur-ngatur. Saran saya sih, kalau memang Freeport enggak mau nurut ya pergi saja, kita juga sudah pada pintar kelola tambang sekarang.

2. Lastri Sadikin (28) Pekerja Swasta

Masalah Freeport sudah ramai kan. Malah ini masalah dari dulu-dulu juga ada. Sebaiknya segera diselesaikan, korbannya kan pekerja atau masyarakat. Kalau urusan Freeport jadiin pekerja sebagai ancaman, kurang paham, yang jelas saya nilainya pemerintah enggak siap antisipasi ini. Kurang tegaslah istilahnya.

Kalau saya sih enggak yakin pemerintah sanggup kelola Freeport. Mesti ada kerjasama dengan negara lain, karena ini tambang emas terbesar dan takut rugi saja kalau enggak maksimal.

3. Falah Suadi (28) Pekerja Swasta

Saya tahu soal lagi berantem katanya Freeport sama pemerintah. Kalau pekerjanya diberhentikan benar saja, kan produksi juga berhenti, wajarlah. Kalau saya melihatnya, kekayaan negara jangan terlalu banyak digerus asing, sah saja asing menggarap kekayaannya, tapi rakyat dan negara juga harus bisa menerima manfaatnya yang besar.

Saya berharap sebagai masyarakat, pemerintah bisa lebih tegas dan bisa melunakkan Freeport agar mau menjalankan kebijakan yang sudah dibuat pemerintah. Kalaupun akhirnya Freeport, ya kita mau enggak mau harus siap mengelolanya. Walaupun sepertinya butuh peran asing di dalamnya.

4. Sigit Budiarto (46) Pekerja Swasta

Perselisihan Freeport tahu kok. Sudah lama juga kaya gini terus, dia minta apa enggak diturutin masalah, sebaliknya juga gitu, kita minta apa ke Freeport masalah. Tapi saya enggak suka sama Freeport bawa-bawa pekerjanya supaya yang dia mau di diterima, enggak bisa gitu dong.

Pemerintah harus sikapnya tegas. Jangan mau diatur-atur orang asing. Kalau dia enggak terima, suruh pergi saja. Kita juga siap kok mengelola Freeport. Jadi enggak masalah sekarang, kalau dia mau nurutin aturan pemerintah ya monggo, enggak yowes lah pergi saja.

5. Andri Budi (25) Pekerja Swasta

Soal Freeport yang lagi masalah, kalau bisa diselesaikan. Kasihan pekerjanya kan. Apalagi Freeport sudah ancam 32 ribu pekerja yang akan diberhentikan. Bahaya banget itu.

Saran saya pemerintah harus ambil sikap, karena kalau kelamaan ya dampaknya semakin luas. Kalau sudah enggak bisa diselesaikan, ya kasih pengertian ke masyarakatnya, kasih uang pesangon dulu supaya mereka bisa hidup. Kalau Freeport pergi, saya kira pemerintah siap. Lagian kan tambang emas punya negara, kalau dikelola sendiri untungnnya buat sendiri, kalau rugi ya punya kita ini. (A.M)


    Category : Ekonomi Bisnis    
    Tags        : #Ekonomi Bisnis    
    Sumber  : okezone.com


0 Komentar :



Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 








  Terkini  



  Most Popular  



  Teknologi  




Malas Bersihkan Rumah, Aplikasi Ini Bisa Bantu Anda

  Ekonomi Bisnis  




Rupiah Menguat Terpengaruh Suku Bunga BI