Senin, 20 Maret 2017 - 16:03:10

Pemerintah Kaji Wacana Pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara

    Gamanuel Yoga Elvradika Lien Hits : 437    

okezone.com


JAKARTA - ‎Pemerintah sedang mengkaji wacana penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagaimana diusul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)‎. Parlemen sebelumnya meminta komisi itu dibubarkan saja karena dianggap tak optimal.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatakan, pemerintah akan‎ terlebih dahulu mempertimbangkan usulan tersebut dengan memperhatikan dampak-dampak yang bisa ditimbulkan akibat penghapusan KASN.

"Kita (pemerintah) harus mengkaji dampak-dampaknya, makanya kita belum dijawab sama kita," kata Asman di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2017).

Ia menuturkan, pemerintah akan menyerahkan hasil pembahasan tersebut kepada DPR pada 25 Maret 2017 atau dua bulan setelah rapat paripurna di DPR. "Pasti sebelum 25 Maret kita akan jawab," tutur dia.

Penghapusan KASN itu menjadi salah satu yang diminta DPR dalam revisi UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain mengusulkan penghapusan aturan itu, DPR juga meminta agar setiap perampingan atau pengurangan ASN terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPR.

Selanjutnya DPR juga meminta pemerintah melaporkan setiap pengisian jabatan pimpinan tinggi di ASN.‎ "Jadi kami sedang mencari solusinya sikap pemerintah terhadap perubahan UU ini. Dan saya ditugasi sebagai Menpan-RB untuk menyiapkan beberapa jabatan terhadap DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) yang diusulkan DPR," jelas Asman.

Asman menambahkan, Kemenpan-RB nantinya juga akan meminta pertimbangan dari Kemenkumham sebelum memutuskan ‎sikap pemerintah dalam menentukan usulan dari DPR tersebut.

"Termasuk nanti KASN untuk menjawab apa isinya nanti di dalam menentukan sikap pemerintah," imbuhnya.

Sebelumnya, BADAN Legislasi (Baleg) perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN telah melangkah. Wacana yang bergulir adalah membubarkan KASN lantaran dianggap fungsi pengawasan KASN tidak optimal dan tidak jauh berbeda dari Kemenpan-RB. Rencana pembubaran itu tertera dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 42 draf revisi UU ASN yang menghapus pengaturan perihal tugas, wewenang, dan kedudukan KASN.

Terhadap wacana pembubaran KASN setidaknya terdapat dua perbedaan pandangan, yakni dari kalangan DPR sebagai leading sector rencana pembubaran tersebut, dan dari pihak-pihak lain yang konsen terhadap pembenahan birokrasi pemerintahan. (A.M)


    Category : Nasional    
    Tags        : #nasional    
    Sumber  : okezone.com


0 Komentar :



Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 


  Terkini  



  Most Popular  



  Pilihan  


  Teknologi  


Keren! Mobil Balap Karya Mahasiswa UGM Melaju ke Jepang
JAKARTA,Riauaksi.com - Tim mahasiswa dari Indonesia kembali akan berlaga di ajang internasional. Kali ini, mobil balap karya mahasiswa Yogyakarta

  Olahraga  


Kapolres Kuansing Ajak Masyarakat Bersama Amankan Pacujalur
TELUK KUANTAN,Riauaksi.com - Bertempat di Aula Polres Kuansing, Jumat (19/8/17), Kapolres Kuantan Singingi, AKBP Dasuki Herlambang memimpin rapat

  Ekonomi Bisnis  


Harga Emas Antam Rp614.000/Gram, Naik Rp6.000
JAKARTA,Riauaksi.com  - Sehari paska HUT RI, harga emas yang dijual PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) naik Rp6.000 per gram menjadi

  English Version  


This startup went from retrieving stolen cars to rewarding good drivers
A stolen vehicle, a two-hour search, and catching car thieves. That’s how Syed Ahmad Fuqaha, managing director and founder at driving

  Unik  


Tempat-Tempat Terlarang bagi Perempuan
Anda yang beragama Islam tentu tahu bahwa dalam Islam ada yang meyakini bahwa wanita yang sedang menstruasi tak boleh memasuki