Senin, 20 Maret 2017 - 16:42:27

Antisipasi Perdagangan Orang, Ditjen Imigrasi Terbitkan Kebijakan Pencegahan TKI Nonprosedural

    Gamanuel Yoga Elvradika Lien Hits : 42    

okezone.com


JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengeluarkan kebijakan tentang pencegahan tenaga kerja Indonesia (TKI) nonprosedural. Alasannya, banyak warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO),

Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Agung Sampurno, menjelaskan kebijakan ini dikeluarkan lantaran banyaknya modus operandi WNI yang berkedok menjadi TKI nonprosedural melalui motif umrah, haji khusus, magang, bursa kerja khusus, kunjungan keluarga, dan wisata.

Oleh sebab itu, Agung menyatakan, untuk mencegah hal itu, pada proses penerbitan paspor dan/atau pemeriksaan keimigrasian diterbitkan Surat Edaran Direktur Jendeal Imigrasi Nomor.lMl0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI non-prosedural, yang ditetapkan tanggal 24 Februari 2017.

"Tujuannya adalah untuk dijadikan petunjuk bagi seluruh jajaran Imigrasi saat melakukan proses penerbitan paspor dan/atau pemeriksaan keimigrasian di TPI guna mencegah terjadinya TKI non-prosedural," ujar Agung saat gelar jumpa pers di kantornya, Senin (20/3/2017).

Untuk itu, Agung menekankan setiap WNI yang akan membuat paspor RI dalam rangka bekerja di Luar Negeri sebagai TKI, di samping melampirkan persyaratan umum, seperti KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran, diwajibkan melampirkan Surat Rekomendasi Paspor yang diterbitkan Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dan surat telah melakukan pemeriksaan kesehatan di Sarana Kesehatan (Sarkes) yang ditentukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan Surat Rekomendasi Paspor dari Kantor Dinas Ketenagakerjaan tersebut, petugas Imigrasi diharuskan melakukan verifikasi dengan cara memeriksa melalui Simkim. Jika tidak terdaftar maka permohonan pembuatan paspor yang bersangkutan ditolak," papar Agung.

Apabila saat diwawancara pemohon tidak mengakui akan bekerja, tetapi mengaku berkunjungan ke luar negeri untuk berwisata, kunjungan keluarga, umroh, haji non-kuota, ziarah, magang; kata Agung, petugas Imigrasi bakal melakukan wawancara lebih mendalam.

"Di samping itu harus juga diperiksa hal-hal yang berkaitan dengan profiling, gesture/ body language. Petugas harus memperoleh keyakinan terhadap maksud dan tujuannya ke luar negeri," imbuh Agung.

Untuk memperoleh keyakinan, ia menyatakan, petugas Imigrasi akan diberi kewenangan guna meminta persyaratan tambahan seperti jika akan kunjungan keluarga, meminta surat undangan dan jaminan dan paspor dari keluarganya di luar negeri. Contoh lainnya jika mengaku akan menunaikan ibadah umroh atau haji nonkuota, diharuskan melampirkan surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan surat pernyataan/jaminan dari Perusahaan Penyelenggara lbadah Haji/Umroh (PPIH/PPIU) yang menjamin keberangkatan dan kepulangannya ke Indonesia.

"Kegiatan yang diiakukan oleh Petugas lmigrasi tersebut merupakan bagian dari pengawasan keimigrasian terhadap WNI dan merupakan upaya pencegahan terjadinya TKI nonprosedural," tegas Agung.

Lantaran TPPO sebagai kejahatan transnational organized crime yang bersifat luar biasa, Agung menekankan, dalam penangannya memerlukan cara yang luar biasa (extra ordinary). Ia juga menekankan bakal dilakukan penanganan intensit untuk mengawasi WNI yang akan mengajukan permohonan paspor dan keluar dari wilayah RI melalui tempat pemeriksaan imigrasi. (A.M)


    Category : Nasional    
    Tags        : #nasional    
    Sumber  : okezone.com


0 Komentar :



Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 




  Terupdate  






  Most Populer