Selasa, 01 Agustus 2017 - 16:17:23

Denda PKB Dibebaskan, Samsat Jakbar Terima Rp4,35 Miliar

    Michael B. Bara Hits : 430    

tirto


Sejak diberlakukan pada 19 Juli lalu, penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di DKI Jakarta, Samsat Jakarta Barat mengalami lonjakan pengunjung dibandingkan hari-hari biasanya.

Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBNKB Kota Administrasi Jakarta Barat Elling Hartono mengatakan, sudah ada 4.918 kendaraan bermotor yang dibayarkan pajaknya hingga Senin, 31 Juli 2017.

"Penerima di Samsat Jakarta Barat sudah mencapai Rp 4,35 milyar dari para wajib pajak," ungkapnya saat dihubungi Tirto, Senin (31/7/2017).

Menurut Hartono, Keputusan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta Nomor 1594 tahun 2017 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi PBB dan BPPNKB adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah serta menstimulus para wajib pajak melunasi tunggakan mereka.

"Stimulus penghapusan sangsi administrasi PKB dan BBNKB untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah juga mengurangi wajib pajak yang Belum Daftar Ulang (BDU)," jelasnya. "Kami bersyukur ya, yang biasa dapatnya Rp200 juta per hari, sekarang bisa sampai Rp400-500 juta." 

Ia berharap, para wajib pajak yang berada di daerah administrasi Jakarta Barat segera melunasi tunggakannya sebelum masa pembebasan sanksi administrasi berakhir.

 "Saya berharap masyarakat  wajib pajak, bayar Pajak Kendaraan Bermotornya untuk terhindar tilang dari razia bersama yang akan dilaksanakan awal September 2017," katanya menjelaskan.

Sebelumnya, Kepala BPRD DKI Jakarta Eddi Sumantri menyebut, total penerimaan PKB dan BPPNKB yang diterima Pemprov sejak 19 Juli lalu hingga 31 Juli mencapai sebesar Rp 252.752.401.755.

"Baru berjalan sejak 19 Juli tapi respons masyarakat cukup baik. Terlihat dari hari-hari, pembayaran masyarakat semakin banyak di Kantor Samsat dan ini sampai 31 Agustus," ungkap Edi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2017).

Edi menyampaikan, Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta menargetkan perolehan PKB pada tahun ini dapat mencapai Rp7,9 triliun, sementara untuk BBNKB sebesar Rp5 triliun. Hingga hari ini, BPRD telah mengantongi sekitar Rp7,2 triliun dari hasil PKB dan BBNKB atau sekitar 56 persen dari target di tahun 2017.

"Itu sampai 31 Desember. Sekarang sudah sampai 56%, sampai dengan 31 Juli sudah 56%," ujarnya.

Setelah masa berlaku pembebasan sanksi habis, yakni 31 Agustus 2017, ia mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan bekerja sama dengan Dilantas segera memberlakukan razia Pajak Kendaraan Bermotor.

"Razia gabungan dengan Ditlantas Polda, yang belum bayar pajak kena sanksi dan bunganya tetap dikenakan," tuturnya. "Kerjasama kan sudah ada, PKS (Perjanjian Kerja Sama)-nya, kita tanda tangani, gabungan BPRD di sama Dilantas."


    Category : Ekonomi Bisnis    
    Tags        : #Ekonomi Bisnis    
    Sumber  : tirto


0 Komentar :



Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 


  Terkini  



  Most Popular  



  Pilihan  


  Teknologi  


LG Bakal Rilis Dua Versi V30, Apa Bedanya?
LG dikabarkan akan segera merilis dua varian smartphone premium miliknya di akhir Agustus ini. Hal ini diketahui melalui undangan yang disebarkan LG

  Olahraga  


18-20 Agustus, 17 Atlet Lemkari Inhil Ikuti Kejuaraan Karate Tingkat Sumatera
TEMBILAHAN,Riauaksi.com - Sebanyak 17 atlet Lembaga Karate Republik Indonesia (Lemkari) Kabupaten Indragiri (Inhil) akan mengikuti kejuaraan karate

  Ekonomi Bisnis  


Harga Emas Antam Rp614.000/Gram, Naik Rp6.000
JAKARTA,Riauaksi.com  - Sehari paska HUT RI, harga emas yang dijual PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) naik Rp6.000 per gram menjadi

  English Version  


This startup went from retrieving stolen cars to rewarding good drivers
A stolen vehicle, a two-hour search, and catching car thieves. That’s how Syed Ahmad Fuqaha, managing director and founder at driving

  Unik  


Tempat-Tempat Terlarang bagi Perempuan
Anda yang beragama Islam tentu tahu bahwa dalam Islam ada yang meyakini bahwa wanita yang sedang menstruasi tak boleh memasuki