Rabu, 23 Agustus 2017 - 17:25:28

Mediasi Tak Membuahkan Hasil, Massa FSPTI Kampar dan Karyawan PTPN V Kebun Tandun Nyaris Bentrok

    Habibi Muthalib Hits : 16897    

riauterkini.com


KAMPAR,Riauaksi.com - Mediasi dilakukan perwakilan FSPTI-KSPSI Kampar dengan manajemen PTPN V Kebun Tandun, Rabu (23/8/17), dinilai tidak membuahkan hasil dan kesepakatan.

Mediasi difasilitasi pihak Polres Kampar di Kantor PTPN V Kebun Tandun‎ merupakan buntut dari aksi demontrasi ratusan massa FSPTI PUK Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu-Kampar, bersama FSPTI PUK Koto Tandun Kecamatan Tandun-Rokan Hulu (Rohul).

Pada mediasi dihadiri sejumlah petinggi PTPN V Kebun Tandun, pihak perusahaan mengaku untuk kerja bongkar Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit su‎dah diserahkan ke pihak ketiga atau vendor, sehingga FSPTI diminta berhubungan langsung dengan pihak vendor.

  Karena keputusan pihak manajemen PTPN V Kebun Tandun yang terkesan lepas tangan, ratusan massa FSPTI PUK Talang Danto-Kampar dan FSPTI PUK Koto Tandun-Rokan Hulu (Rohul) blokir jalan masuk, dan melarang truk pengangkut buah perusahaan keluar masuk.

Hal itu memicu keributan. Meski dijaga ratusan polisi dan TNI, ratusan karyawan PTPN V Kebun Tandun bersenjatakan pentungan bambu‎ datang ke lokasi hingga kedua kubu nyaris bentrok.

Kerumunan massa kedua kubu yang sampai badan jalan menyebabkan jalan lintas Talang Danto‎ ke Kasikan dan sebaliknya macet.

Keributan memuncak saat petugas‎ memindahkan becak mesin milik massa FSPTI. Bahkan, karyawan PTPN V Kebun Tandun semakin dekat, namun anggota FSPTI tidak berusaha melawan, dan sekira pukul 14.00 WIB.

Ketua SP BUN Kantor Pusat, Asman Nurdin Sinaga‎‎, mengaku pada mediasi pihaknya sudah menyarankan agar untuk masalah bongkar muat, FSPTI berhubungan langsung dengan pihak vendor‎.

Menurutnya, untuk pekerjaan angkutan sudah sistem include diserahkan ke pihak ketiga, sesuai Undang-Undang BUMN, dan PTPN tidak boleh memonopolinya.

"Jadi pihak ketiga inilah yang menetapkan pekerjanya, dia kan tidak mau rugi dan didenda oleh perusahaan. Sebab ‎dalam ikatan kontrak tentu ada sanksi-sanksinya," jelas Asman.

"Jadi sudah kita sarankan, bukan kita tidak mau menerima mereka bekerja, silahkan sepanjang vendor menyetujui mereka, dengan memenuhi persyaratan yang diberikan pihak vendor itu sendiri," tambahnya.

Asman mengatakan memang tidak ada kegiatan khusus bongkar muat di PTPN V Kebun Tandun. Semua diserahkan dalam ikatan kontrak, dan sudah include dengan kerja bongkar muat TBS sawit.

Ditanya apakah bisa kerja bongkar muat bisa dikelola langsung oleh FSPTI, Asman mengaku ia belum mengerti Undang-Undang nya. Namun menurutnya, perusahaan yang sudah menyerahkan ke FSPTI bukan buah dari kebun inti.

"Mungkin itu bukan inti, sedangkan di PTPN V sendiri merupakan buah inti," tutup Asman.

FSPTI Tempuh Jalur Hukum

Sementara, Ketua FSPTI Kampar M. Marpaung, didampingi Ketua PUK Talang Danto Suryono dan Wakil Ketua Joni Saputra Matondang‎,‎ mengatakan PTPN V Kebun Tandun sudah serahkan ke pihak ketiga berikut upah bongkar dan angkutan.

PTPN V menyerahkan supaya FSPTI berhubungan dengan‎ pihak ketiga, yaitu angkutannya. Kalau tidak berhasil pihak PTPN V mengarahkan agar ditempuh jalur.

"Akan diselesaikan melalui jalur hukum," tegas M. Marpaung.

Ia mengaku akan merapatkan barisan dan minta seluruh FSPTI di seluruh daerah di Provinsi Riau ikut memberikan masukan‎ bagaimana sikap FSPTI dalam menghadapi masalah buruh tersebut.

Diakuinya, aksi buruh FSPTI ini juga sebagai upaya agar perusahaan membayarkan upah ke seluruh buruh bongkar sesuai ketentuan pemerintah, tidak harus buruh FSPTI yang bongkar.

M. Marpaung mengungkapkan sesuai Perda Kampar Nomor: 525/ Dinsosnaker/‎ 2016/ 501, upah bongkar Rp21,835 per kg untuk kerja bo‎ngkar, dan Rp23,293 per kg untuk kerja muat TBS.

Namun, jelas M. Marpaung, dari informasi yang diterimanya upah bongkar muat ada yang menyebut Rp11 per kg dan Rp8 per kg.

"Tidak jelas berapa. Yang jelas belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah," katanya.

M. Marpaung‎ mengaku sebelumnya FSPTI sudah dikasih kesempatan bongkar, namun karena kurang koordinasi, mereka didenda Rp15 juta.

"Kami siap untuk membayar kalau memang kami yang salah dalam pengerjaan dan siap ganti rugi, namun berikan pekerjaan kepada kami,"‎ pungkas M. Marpaung.


    Category : Riau    
    Tags        : #kampar,#Prov Riau    
    Sumber  : riauterkini.com


0 Komentar :



Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 








  Terkini  



  Most Popular  



  Teknologi  




Layar Full Screen OPPO F5 Berikan Pengalaman Visual Terbaik

  Ekonomi Bisnis  




Indonesia Sosialisasikan Sawit Lestari ke Warga Asing