Kamis, 21 September 2017 - 12:04:18

5.550 Hektar Lahan di Dumai Dicanangkan Jadi Sentra Produksi Tanaman Pangan

    Michael B. Bara Hits : 41665    

***rls


TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU -Program nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan kedaulatan pangan mendapat dukungan nyata dari masyarakat dan sejumlah perusahaan di Dumai, Riau. Direncanakan, bakal dibuka sentra produksi pangan dengan target lahan seluas 5.550 hektar lahan yang akan ditanami oleh komoditas pangan tanaman jagung, padi dan sayuran.

Program ini merupakan kolaborasi antara PT Diamond Raya Timber (DRT) dengan Gapoktan Sumber Alam Makmur Jaya (SAMJ). Penandatanganan naskah kerjasama kemitraan (NKK) ini disaksikan langsung oleh Walikota Dumai, Zulkifli AS dan Pembina Gapoktan SAMJ, T Rusli Ahmad, Rabu (20/9/2017).

Dalam penandatanganan NKK tersebut, dari pihak DRT langsung dihadiri oleh direktur utama Rudi Hartanto sementara Gapoktan SAMJ oleh ketuanya, Umar Wijaya.

T Rusli Ahmad yang juga Sekretaris Komisi I DPRD Riau menegaskan, kedaulatan pangan yang menjadi target pemerintahan Jokowi memang harus mendapat dukungan daerah. Itu sebabnya, lahan-lahan yang tersedia harus dikelola produktif. Selain untuk peningkatan produksi pangan guna menekan keran impor khususnya jagung, lapangan pekerjaan juga akan terbuka sehingga mengurangi pengangguran.

"Ini adalah terobosan penting guna menekan keran impor. Jika selama ini Indonesia mengimpor 2,3 juta ton jagung per tahun, maka dengan adanya sentra produksi ini akan bisa menutup kekurangan tersebut," kata Rusli Ahmad yang juga merupakan Ketua DPD Banteng Muda Indonesia (BMI) Riau, organisasi sayap PDI Perjuangan.

Menurutnya, lokasi sentra produksi pangan terpadu itu akan dibangun di Kelurahan Batu Teritip, yang jaraknya hanya sekitar 56 mil laut dari negeri jiran Malaysia.

"Pak Presiden Jokowi selalu memperhatikan kondisi perbatasan negara. Presiden ingin agar warga Indonesia yang berada di teras terdepan negara hidup sejahtera sehingga menjaga kewibawaan bangsa," tegasnya.

Ia menjelaskan, secara nasional produksi jagung nasional masih defisit 7,8 juta ton. Sehingga setidaknya dibutuhkan lahan seluas 1,2 juta jagung hibrida, agar produksi nasional tidak tekor alias harus mengimpor.

Ia menjelaskan, program pertanian pandang terpadu ini juga mendapat dukungan dari Ketua Umum HKTI Riau, Arsadianto Rachman yang juga masuk sebagai pembina di Gapoktan SAMJ.

"Mari kita kawal dan dukung program ini sehingga bisa segera direalisasikan," tegas Rusli.

Ia menjelaskan, lahan seluas 5.550 hektar yang diproyeksikan akan ditanami jagung seluas 4 ribu hektar, tanaman padi 1.000 hektar dan 50 hektar untuk sayuran. Dalam kawasan tersebut juga akan dibangun pesantren dan fasilitas masjid serta ibadah lainnya.

Ia menegaskan, sebagai kawasan terpadu, maka di daerah itu juga akan dibangun pergudangan hasil panen. Juga direncanakan akan menjadi lokasi peternakan besar sapi, kambing serta ternak lainnya. Untuk mewujudkan hal ini, maka manajemen PT DRT akan menjalin kerjasama dengan PT Merak Mas Nusantara di Semarang serta PT Caron Pokhan di Sumatera Utara. Di mana kedua perusahaan tersebut akan menerima hasil panen produksi jagung.

"Kita juga akan mengarahkan area ini menjadi kawasan Agrowisata terpadu lewat skema perhutanan sosial yang merupakan program nasional pertama di Indonesia serta akan dijadikan percontohan perhutanan sosial di Tanah Air," jelas Rusli yang merupakan Ketua DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Riau.

Ia menjelaskan, proses penunjukkan kawasan pertanian pangan terpadu itu sudah bergulir sejak 20 Juli lalu. Dimana sosialisasi sudah dilakukan oleh Kepala Bidang PKPS KLH dan Kehutanan, Rahman dan serta staf Dinas kehutanan Provinsi Riau, Sugianto. Sosialisasi iñi dipandu oleh salah satu pembina Gapoktan SAMJ sekaligus koordinator kemitraan, Suriyanto yang merupakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai.

Siang tadi, juga sudah dilakukan verifikasi data NKK oleh 3 staf Dirjend PKPS KLHK. Selanjutnya hasil verifikasi akan menjadi bahan penerbitan surat keputusan Menteri LHK untu penetapan dan perlindungan kemitraan yang dituangkan dalam lembaran negara.

"Pencanangan sekaligus penanaman perdana rencananya akan dilakukan langsung oleh Menteri LHK Siti Nurbaya, pejabat Dirjen KLHK dan Dirjen Kementerian Pertanian. Insyaallah Bapak Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang juga akan hadir," jelas Rusli.

Program perhutanan sosial ini sudah memiliki payung hukum yang jelas. Di antaranya Peraturan Menteri LHK nomor P83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang perhutanan Sosial yg tercantum dalam pasal 40, 41,42 dan 43 serta Surat Keputusan Menteri LHK nomor 528/PKPS/PSL/PKPS.0/7/2017 tentang Permohonan Persetujuan Naskah Kesepakatan Kerjasama. Selain itu juga SK Menteri LHK nomor S.533/PKPS/PK/PKPS.0/7/2017 tanggal 12 Juli tentang Fasilitas Kemitraan Kehutanan pada area PT Diamond Raya Timber. Juga Peraturan Dirjen Perhutanan Sosial Kemitraan Lingkungan nomor P.18/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK). (*)


    Category : Riau    
    Tags        : #advertorial    
    Sumber  : ***rls


0 Komentar :



Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 








  Terkini  



  Most Popular  



  Teknologi  




Perkuat Gopay, Gojek Caplok Kartuku, Midtrans dan Mapan

  Ekonomi Bisnis  




Rupiah Keok di Hadapan Yen dan Euro di November