Rabu, 04 Oktober 2017 - 09:36:12

Freeport Tolak Divestasi, Pemerintah Siapkan Holding Tambang

    Habibi Muthalib Hits : 38785    

Fokusriau.com


JAKARTA,Riauaksi.com -Surat penolakan Freeport atas skema divestasi 51 persen saham yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto, bocor ke publik. Surat yang tertulis pada 28 September 2017 tersebut ditandatangani oleh Presiden and Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoRan Inc, Richard C. Adkerson. 

Dalam surat itu ada lima poin surat dari Kementerian Keuangan yang ditanggapi Freeport. Pertama, divestasi 51 persen saham PTFI diselesaikan paling lambat 31 Desember 2018, dijawab Freeport dengan menyatakan tidak ada kewajiban divestasi saat ini jika mengacu ke kontrak karya PTFI. 

Kedua, Indonesia ingin valuasi saham divestasi dihitung berdasarkan manfaat usaha pertambangan sampai 2021. Keinginan ini ditolak Freeport yang menginginkan nilai saham dihitung berdasarkan nilai pasar wajar dan menghitung nilai ekonomis sampai 2041. Adkerson menyatakan Freeport memiliki kontrak operasi sampai 2041. 

Ketiga, Indonesia ingin divestasi dilakukan dengan menerbitkan saham baru atau rights issue dan diserap Indonesia. Akan tetapi, usulan tersebut tidak diterima Freeport yang menilai bisa menurunkan nilai saham Freeport Indonesia. 

Keempat, Indonesia menyatakan harus memperoleh 51 persen dari total produksi dari seluruh wilayah yang termasuk dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus. Akan tetapi, Freeport tetap menginginkan divestasi dilakukan berdasarkan nilai pasar wajar dari bisnis saat ini sampai 2041. 

Terakhir, pemerintah meminta Freeport segera menanggapi permintaan uji tuntas dari Kementerian BUMN, termasuk kemudahan akses data. Terkait hal ini, Adkerson menyatakan Freeport menyanggupi hal tersebut.

Sementara itu,  pemerintah RI akan menyelesaikan perundingan terkait divestasi saham Freeport sembari membentuk perusahaan induk atau holding BUMN sektor tambang. Perusahaan induk tersebut sebelumnya ditarget bisa menyerap saham Freeport.

"Yang penting kan perundingannya selesai. Urusan apakah holding atau apa, ya itu kan bagian dari proses kesiapan pemerintah," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di Jakarta, Selasa kemarin dikutip fokusriau.com dari republika.co.id.
 
Dijelaskan, persiapan holding tambang untuk menyerap divestasi saham Freeport saat ini sudah ditangani oleh PT. Inalum (Indonesia Asahan Aluminium). Menurutnya, konsep pembentukan perusahaan induk BUMN tambang tersebut sudah matang.
 
Pemerintah tidak akan membuka pilihan melepas saham Freeport hasil divestasi ke bursa efek. Darmin mengakui penjualan saham ke publik merupakan salah satu cara untuk menyerap saham Freeport sesuai PP No 72 Tahun 2012. Namun, sesuai PP Nomor 1 Tahun 2017, penjualan saham ke publik lewat bursa efek merupakan pilihan terakhir.
 
KPK Siap Dampingi
Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 26 September 2017 lalu, Komisi VII meminta saran soal lambatnya proses divestasi saham Freeport. Padahal, seharusnya sudah ada pengalihan sebagian saham Freeport untuk pemerintah Indonesia.

Menurut pandangan Komisi VII, proses divestasi berbeda dengan proses renegosiasi, meskipun divestasi merupakan bagian dari renegosiasi. Namun, antara renegosiasi dan divestasi sebagian saham Freeport adalah dua hal berbeda.

Anggota Komisi VII DPR RI, Eni Saragih mengatakan, perbedaan harga saham Freeport terjadi karena perbedaan dasar hitung-hitungan harga saham. Pemerintah Indonesia sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2013 pasal 13, menggunakan dasar biaya penggantian atas investasi untuk menghitung harga saham divestasi.

Sedangkan Freeport menghitung harga didasarkan pada prediksi saat perpanjangan kontrak sudah diberikan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia menurutnya tidak perlu menyetujui harga saham yang ditawarkan Freeport itu.

Hal tersebut dijawab KPK dengan menyatakan siap untuk ikut mendampingi proses divestasi saham Freeport. KPK bersedia untuk ikut mendampingi Kementerian ESDM dalam proses divestasi sebagian saham PT Freeport di Indonesia. 

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya akan memanggil pihak ESDM untuk meminta keterangan terkait proses divestasi ini. “Kami bisa masuk kalau itu memang dipandang perlu, kami akan memanggil mereka (ESDM) dan kami akan mendampingi mereka untuk memerkuat kehadiran Indonesia,” ujar Agus. 

    Category : Ekonomi Bisnis    
    Tags        : #Ekonomi Bisnis,#nasional    
    Sumber  : Fokusriau.com


0 Komentar :



Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 








  Terkini  



  Most Popular  



  Teknologi  




Perkuat Gopay, Gojek Caplok Kartuku, Midtrans dan Mapan

  Ekonomi Bisnis  




Rupiah Keok di Hadapan Yen dan Euro di November