Selasa, 10 Oktober 2017 - 08:33:05

Anggota DPR RI Minta Operasional Kereta Api di Padang Berhenti Sementara, Ini Alasannya

    Habibi Muthalib Hits : 7297    

fokusriau.com


PADANG,Riauaksi.com -Anggota Komisi V DPR RI Alex Indra Lukman meminta Pemko Padang, Sumatera Barat menghentikan sementara operasional kereta api di daerah mereka. Alasannya, banyak pintu perlintasan kereta api yang tidak menggunakan palang, terutama di kawasan padat penduduk. Banyak korban berjatuhan akibat dihantam kereta api.

"Data yang saya peroleh tahun 2016 lalu menyebutkn, terdapat 425 titik perlintasan kereta yang tak dilengkapi penjaga atau palang perlintasan di Padang. Sesuai UU 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, pembangunan palang pelintasan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” ujar Alex dalam siaran persnya di RSUP M Djamil Padang, Minggu (8/10/2017) kemarin.

Hal itu disampaikan Alex kala berkunjung ke RSUP M Djamil membesuk putra bungsu anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI asal daerah pemilihan Sumbar II Agus Susanto yang jadi korban tabrakan kereta api di Jalan Adinegoro, Lubukbuaya, Padang, 6 Oktober lalu.

Alex menyarankan, bila pemerintah kota tidak memiliki dana, bisa bekerja sama dengan perusahaan pengembang yang telah membangun kompleks perumahan di lokasi yang melintasi rel kereta api. Bisa juga dengan swadaya masyarakat maupun bekerja sama dengan BUMN/BUMD yang ada di Sumbar.

“Tidak bisa dianggap biasa saja, kecelakaan demi kecelakaan kereta api terus terjadi. Setiap nyawa manusia itu harus dilindungi. Jika Pemkot tidak mampu bangun palang, terbitkan saja rekomendasi penghentian sementara operasionalnya," ujar Ketua PDI Perjuangan Sumbar tersebut.

Dia juga tidak memungkiri, jalur kereta api yang ada di Kota Padang dibangun di tengah hutan belantara sejak zaman Belanda. Jadi, pada waktu itu pelaksana tidak memperhitungkan pembangunan palang pintu yang aman bagi masyarakat.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Pemko Padang Dedy Henidal mengatakan, pihaknya telah menganggarkan pembangunan palang sebidang senilai Rp800 juta melalui APBD 2017. Namun pembangunannya tak bisa dilaksanakan, karena terhalang kajian dan analisis kebutuhan dari PT Kereta Api Daops Sumbar.

“Tahun 2016 lalu, Pemko Padang telah membangun 14 palang perlintasan kereta api yang melewati berbagai kompleks perumahan di Kota Padang,” ujarnya dikutip fokusriau.com dari kompascom.

Informasi yang diterima Dedy menyebutkan, tak kunjung keluarnya analisis kebutuhan palang pintu disebabkan perusahaan jawatan tersebut tengah mengkaji kebutuhan palang pintu sampai Provinsi Riau, seiring tengah berlangsungnya proyek Sumatera Trans Railway.

    Category : Nasional    
    Tags        : #nasional    
    Sumber  : fokusriau.com


0 Komentar :



Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 








  Terkini  



  Most Popular  



  Teknologi  




Dongkrak Industri Dalam Negeri, GAIKINDO Sambut Positif Program Mobil Listrik

  Ekonomi Bisnis  




Pelaku Usaha Cari Stok ke Malaysia, Harga TBS Riau Turun Pekan Ini