Selasa, 10 Oktober 2017 - 16:23:46

Cegah Klaim Negara Tetangga, RI sudah Daftarkan 16.056 Pulau ke PBB

    Habibi Muthalib Hits : 44161    

situsriau.com


JAKARTA,Riauaksi.com – Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk mendata kembali seluruh pulau yang ada di Indonesia, termasuk pulau-pulau yang belum bernama. Hal itu guna mengantisipasi klaim negara-negara tetangga terkait pulau-pulau di wilayah Indonesia.

"Kementerian Dalam Negeri telah melakukan verifikasi serta pembakuan sebanyak 2.590 pulau," kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Adwil) Kemendagri, Eko Subowo di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin, (9/10).

Eko menambahkan, hasil verifikasi tersebut telah dilaporkan dalam sidang United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN) ke-11 di New York, Amerika Serikat pada bulan Agustus 2017 lalu.

"Dengan pelaporan ke PBB ini, total jumlah pulau di seluruh Indonesia yang telah dibakukan dan dilaporkan ke PBB sebanyak 16.056 pulau," tegasnya.

Sebelumnya verifikasi dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2012. Jumlah pulau di Indonesia yang sudah dibakukan dan tercatat di PBB sebanyak 13.466 pulau di 33 Provinsi.

"Jumlah itu (Total 16.056 pulau) sudah dilaporkan ke UNCSGN ketika menyelenggarakan konvensi ke-10 di New York, Amerika Serikat," ujarnya dilansir vivanews.com.

Pendatan dan penamaan pulau pulau sebagai upaya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri untuk melindungi dan menjaga keutuhan wilayah negara Republik Indonesia, agar tidak ada klaim pihak asing.

Indonesia sendiri pernah kehilangan dua pulau, Sipadan dan Ligitan yang di klaim oleh Malaysia.


    Category : Nasional    
    Tags        : #nasional    
    Sumber  : situsriau.com


0 Komentar :



Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 








  Terkini  



  Most Popular  



  Teknologi  




Penggantian Layar Iphone X Memerlukan Biaya Ratusan Juta

  Ekonomi Bisnis  




Ditjen Pajak Perlu Tarik Ulur Pelonggaran Kebijakan