Rabu, 18 Oktober 2017 - 11:03:08

Kementerian LHK Tunggu Salinan Putusan MA

    Habibi Muthalib Hits : 31105    

Riaupos.co


PEKANBARU,Riauaksi.com - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Riau menggugat Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) nomor  17 Tahun 2017 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Ketua DPD SPSI Riau Nursal Tanjung menyebut gugatan dengan nomor register 49P/HUM/2017 yang dibuat pada Agustus lalu itu dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Menurutnya gugatan itu dibuat menyikapi situasi dan kondisi yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat Riau. Khususnya para pekerja di lingkungan HTI.

“Jika putusan MA itu tidak dijalankanKementerian LHK, kami akan melakukan gugatan hukum. Jika tidak ditanggapi, maka kami akan turun ke jalan,” ujar Nursal saat konferensi pers di Kantor SPSI Riau, Jalan Paus, Pekanbaru, Selasa (17/10).

Lebih lanjut dikatakannya, gugatan tersebut dilayangkan karena Permen LHK yang dikeluarkan menteri sangat meresahkan para pekerja. Kemudian secara organisasi, DPD SPSI Riau mengambil keputusan melakukan proses hukum dalam bentuk gugatan judicial review ke MA. Perjuangan ini dalam rangka melindungi para pekerja.

“Kebijakan itu produknya sangat banyak bertentangan dengan perundangan yang lebih tinggi. Dampaknya akan merugikan daerah, karena akan mengurangi PAD,” ujarnya.

Menurut Nursal, bukti putusan MA tersebut salinannya juga sudah disampaikan ke Presiden, Wakil Presiden, Kementerian LHK dan pihak kementerian terkait lainnya. Sedangkan salinan putusannya masih diusahakan untuk didapatkan secepatnya.

“Yang jelas gugatan SPSI Riau sudah dikabulkan MA, tapi untuk lebih jelasnya, apa saja poin yang dikabulkan MA dalam gugatan tersebut, kami masih menunggu salinan keputusannya. Karena ada lima poin gugatan yang kami layangkan,” jelasnya.Sementara Humas MA Abdullah ketika dikonfirmasi apakah MA sudah membuat putusan Nomor 49 P/HUM/2017 tentang gugatan SPSI Riau mengatakan belum mengetahui secara pasti. Namun dia akan coba membantu untuk menelusuri.

“Biasanya jika belum ada di web berarti belum putus,” ungkapnya.
Abdullah menjanjikan, jika sudah menemukan salinan putusan itu melalui web yang dimiliki MA, maka dia akan memberitahukan. Hanya saja, sampai berita ini turun cetak, Riau Pos belum menerima pemberitahuan secara resmi dari Humas MA.

Dalam pada itu Kepala Biro Hukum Kementerian KLH Krisna Rya mengaku telah mengetahui adanya putusan MA yang membatalkan Permen LHK Nomor  17 Tahun 2017 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Melalui Putusan MA Nomor 49 P/Hum/2017, MA mengabulkan permohonan hak uji materil terhadap Permen LHK Nomor 17 yang dianggap SPSI Riau selaku pemohon, bertentangan dengan undang-undang. “Di pengumuman MA memang demikian, tapi (salinan) putusannya belum kami terima. Apa membatalkan semua, apa pasal-pasal tertentu,” ucap Krisna menjawab Riau Pos di Jakarta, Selasa (17/10).

Karena itu, pihaknya masih akan menunggu salinan putusan MA, dan mempelajari apa saja pertimbangan hakim dalam memutus gugatan tersebut. Untuk diketahui, SPSI Riau menggugat Permen LHK 17 Tahun 2017, karena menganggap aturan yang diterbitkan era Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi terkait pengelolaan lahan gambut untuk kepentingan masyarakat.

Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Riau Mexasai Indra menyebutkan, kalau pembatalan itu merupakan hasil judicial review oleh pihak-pihak atau badan hukum, maka mau tidak mau Kementerian LHK harus tunduk.

“Karena itulah konsekuensinya kita berada di negara hukum. Mengenai prosedurnya bagaimana, itu tergantung pada perintah MA itu apa,’’ terang Mexasasi.

Menurutnya, kalau disebutkan dalam keputusan itu bahwa ketentuan dalam Permen LHK No 17 Tahun 2017 itu tidak punya kekuatan hukum mengingat sejak diputuskan, maka dengan sendirinya aturan itu batal. Terkait apakah bisa KLHK sebagai pihak yang berkepentingan naik banding atas keputusan MA itu, Mexasai belum dapat memastikan. Karena dirinya belum mengetahui secara pasti apa mekanisme yang ditempuh pihak yang berseberangan dalam pembatalan Permen LHK Nomor 17 Tahun 2017.

“Kalau mekanismenya judicial review, maka putusan MA itu final dan mengikat. Jadi tidak ada upaya hukum,’’ tutupnya.
 

    Category : Riau    
    Tags        : #pekanbaru,#Prov Riau    
    Sumber  : Riaupos.co


0 Komentar :



Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 








  Terkini  



  Most Popular  



  Teknologi  




Ini Aplikasi Favorit Pekerja Milenial Saat Ini

  Ekonomi Bisnis  




Bayar Iuran BPJS Bisa Autodebet dari Tabungan BNI