Rabu, 18 Oktober 2017 - 11:07:32

271 Kasus Konflik Tanah di Sumbar Tak Tuntas

    Habibi Muthalib Hits : 17089    

Riaupos.co


PADANG,Riauaksi.com - Konflik pertanahan di Sumatera Barat (Sumbar) paling mencolok di tingkat nasional. Dari 353 konflik pertanahan yang terjadi, hanya 82 kasus terselesaikan pemerintah.

‘’Dari data secara nasional, Sumbar termasuk provinsi yang rawan bermasalah terkait persoalan tanah. Dengan datang ke Sumbar, kami mengetahui pasti apa betul masalahnya. Sehingga, dapat dicarikan solusi terbaik demi terwujudnya reformasi agraria,’’ kata Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) RI, Ahmad Muqowam saat pertemuan dengan Wakil Gubernur Sumbar dan Pengurus LKAAM Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (17/10).

Menanggapi hal demikian, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan, sampai hari ini, baru 631.591 bidang tanah masyarakat Sumbar yang terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sedangkan jumlah lahan yang telah memiliki kepastian hukum mencapai 1.047.179,84 hektare.

Tahun ini, kata Wagub, sebanyak 15.105 bidang lahan telah terdaftar melalui program nasional (prona) sistem pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) BPN. ‘’Hanya 58,83 persen kawasan yang bisa dipergunakan untuk kegiatan budidaya. Sedang 42,17 persen dari total wilayah Sumbar adalah kawasan hutan lindung,’’ kata Nasrul.Sistem kepemilikan tanah di Sumbar sangat spesifik, karena sistem tanah ulayat. Tanah ulayat itu sendiri juga terbagi empat. Pertama, tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo yang dimiliki secara bersama-sama dengan proses turun-temurun dari mamak ke kemenakan.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Sumbar sendiri, juga memanfaatkan tanah ulayat. Dengan cara melakukan pendekatan pada niniak-mamak kaum adat, alim ulama, dan kerapatan adat. ‘’Keterlibatan semua pihak dalam pembangunan ini, menghindari konflik dan pertikaian. Jadi, pemerintah bersama niniak-mamak, alim ulama, bundo kanduang saling terlibat dalam proses pembangunan daerah,’’ katanya.

Hal ini juga dipertegas Ketua LKAAM Sumbar M Sayuti Dt Rajo Panghulu. Menurutnya, gagasan pemerintah terkait percepatan sertifikasi tanah ini baik. Namun, untuk Sumbar sendiri, pemerintah mesti melampirkan mamak kepala waris dan persetujuan kaum.

‘’Kami ingin, poin tambahan terhadap pengurusan sertifikat tanah. Seperti persetujuan mamak kepala waris, surat keterangan kesepakatan kaum, surat keterangan tidak akan berbuat radikalisme dan LGBT, serta mencantumkan ranji kaum,’’ kata M Sayuti.


    Category : Nasional    
    Tags        : #nasional    
    Sumber  : Riaupos.co


0 Komentar :



Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 








  Terkini  



  Most Popular  



  Teknologi  




Ini Aplikasi Favorit Pekerja Milenial Saat Ini

  Ekonomi Bisnis  




Bayar Iuran BPJS Bisa Autodebet dari Tabungan BNI