Rabu, 06 Desember 2017 - 09:43:47

Jaksa Tuntut Pelaku Penikaman TNI di Inhil dengan Hukuman Mati

    Habibi Muthalib Hits : 5761    

Situsriau.com


INHIL,Riauaksi.com  - Terdakwa M Tamsir bin Nurung pelaku  tindak Pidana penikaman atas seorang Anggota TNI, Musaini beberapa bulan yang lalu dituntut dengan tuntutan Hukuman Mati, Selasa (5/12/2017).
 
Dalam tuntutan tersebut, Jaksa Penuntut Umum Ari Sopandi, SH dan Frederic Daniel Tobing, SH, dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir (Inhil) mengatakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta, terdakwa terbukti bahwa telah melakukan tindakan pidana dengan sengaja dan direncanakan, merengut nyawa orang lain sesuai dengan dakwaan primer pasal 340 KUHP.
 
Selain itu, yang menjadi pertimbangan Jaksa, terdakwa sengaja melakukan pembunuhan terhadap korban yang merupakan anggota TNI yang saat itu dalam ke adaan bertugas. Sementara itu, dengan menanggapi tuntutan JPU, Hakim Ketua memberi kesempatan kepada terdakwa untuk berkonsultasi dengan Penasihat Hukum. 
 
Majelis Hakim memberi waktu selama seminggu untuk penyusunan nota pembelaan. Sidang  tersebut ditunda sampai tanggal 11 Desember 2017.
 
Untuk diketahui, sidang kali ini dipimpin oleh Hakim Ketua Arie Satio Rantjoko, SH, MH, Hakim Anggota Saharudin Ramanda, SH, Hakim Anggota, Andi Graha, SH, dan Panitera, Muflikh Fauzan Asbar SH. Sedangkan terdakwa didampingi Penasehat Hukum, Hadrawi Ilham, SH, dan Jumiardi, SH.
 

Sementara itu untuk pengamanan sidang ini, diturunkan Personel dari Polres Inhil sebanyak 64 orang yang dipimpin langsung oleh Kabag Ops KOMPOL Maison, SH, didampingi Kasat Sabhara AKP Sutono, HS, serta dibantu oleh Personel POM I/3 - 2 Tembilahan dan Provos Kodim 0314/Indragiri Hilir.


    Category : Riau    
    Tags        : #inhil,#Prov Riau    
    Sumber  : Situsriau.com


0 Komentar :



Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 








  Terkini  



  Most Popular  



  Teknologi  




Harbolnas, e-Commerce Pasang Target Transaksi Berkali Lipat

  Ekonomi Bisnis  




Kemenkeu Evaluasi Rencana Pemberian Rp 1,4 Miliar per Desa