Kamis, 11 Januari 2018 - 14:54:24

Polri Bentuk Dua Satgas Awasi Politik Uang dan SARA

    Habibi Muthalib Hits : 16513    

Riaupos.co


JAKARTA,Riauaksi.com - Pembentukan satgas antipolitik uang terus dimatangkan. Salah satu tugasnya adalah mengindentifikasi kerawanan politik uang di setiap daerah. Mereka juga akan mempelajari pasangan calon (Paslon) kepala daerah, partai politik, maupun kondisi masyarakat setempat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Hubungan Masyarakat (Divhumas) Polri Brigjen Pol M Iqbal menjelaskan, identifikasi kerawanan dilakukan satgas antipolitik uang dengan sejumlah cara. Salah satunya, mempelajari paslon kepala daerah, asal partai, dan komposisi partai. ”Semua aspek ya,” jelasnya.

Selanjutnya, satgas akan menilik kondisi masyarakat di daerah yang menggelar pilkada. Dengan begitu, dapat diketahui daerah mana yang rawan terjadi politik uang. ”Sebagai antisipasi,” paparnya saat dikonfirmasi Rabu (10/1).

Dari 171 daerah yang menggelar pilkada, ada beberapa daerah yang dinilai rawan politik uang. Di antaranya Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. ”Makanya, satgas ini secepatnya dibentuk,” paparnya.

Penyusunan satgas akan dilakukan Bareskrim bersama sejumlah lembaga. ”Kami akan duduk bersama untuk menyusun ini,” jelas mantan Kapolrestabes Surabaya tersebut.

Rencananya, satgas anti politik uang dibentuk pekan ini oleh Bareskrim. Namun, belum diketahui kapan peresmiannya. Satgas tersebut juga dipastikan tidak tumpang tindih dengan sentra penegakan hukum terpadu (gakumdu) yang biasanya dibentuk saat pilkada.


Polri juga ingin mencegah penggunaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dalam kampanye. Karena itu, Polri juga berencana membentuk satgas anti SARA. ”Tujuannya sudah jelas,” paparnya.

Satgas anti-SARA akan berkoordinasi dengan sejumlah lembaga lain. Misalnya, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Bareskrim, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). ”Penggunaan isu SARA saat ini masih masif,” ujarnya.

Untuk mengatasi kasus SARA, berbagai langkah akan dilakukan. Awalnya, dilakukan pendekatan dan warning terlebih dahulu. Bila pendekatan edukatif itu tidak diindahkan, bisa dilakukan proses hukum. ”Batasannya sesuai dengan Undang-Undang,” jelasnya.

Iqbal mengimbau agar setiap orang tidak menggunakan SARA dalam berkomentar di dunia maya. ”Banyak cara yang lebih beretika,” terang mantan Kabidhumas Polda Metro Jaya tersebut.



    Category : Nasional    
    Tags        : #nasional    
    Sumber  : Riaupos.co


0 Komentar :



Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 








  Terkini  



  Most Popular  



  Teknologi  




Benarkah iPhone SE 2 akan Rilis?

  Ekonomi Bisnis  




Kemenkeu Jualan Sukuk Ritel SR 010, Imbal Hasil 5,9 Persen