Pemkab Ajukan KUA PPAS Perubahan 2013

Kamis, 27 Juni 2013


BANGKINANGKOTA,RIAUAKSI.com-Pemerintah Kabupaten Kampar mengajukan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2013 pada rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kampar di Bangkinang, Rabu (26/6/13).

Sambutan Bupati Kampar pada acara pembukaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Kampar masa sidang ke II tahun 2003 tentang RPP APBD tahun 2012 dan pembahasan KUA PPAS Perubahan APBD tahun 2013 disampaikan Asisten III Setdakab Kampar H Nurahmi.  Turut hadir pada rapat paripurna ini  Wakil Ketua DPRD Kampar Hj Eva Yuliana, Syahrul Aidi Maazat, Unsur Muspida Kabupaten Kampar, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Badan/Kepala Dinas, Kepala Kantor dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.

Bupati Kampar menyampaikan, Pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2013, yang selanjutnya disepakati bersama antara Pemerintah dan DPRD Kabupaten Kampar, merupakan tahap awal penyusunan Perubahan APBD Tahun 2013. Tahapan berikutnya adalah pembahasan Ranperda Perubahan APBD, yang apabila telah mendapat persetujuan bersama, akan masuk ketahapan evaluasi rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah melalui Tim Evaluasi Perubahan APBD Propinsi Riau.

Mengingat masih terdapat beberapa tahapan yang akan dilalui, maka sudah selayaknyalah eksekutif dan legislatif  mengambil sikap agar pelaksanaan pembahasan rancangan ini dapat dilakukan secara efisien dan efektif, sehingga semua tahapan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. "Untuk itu kepada seluruh SKPD saya minta untuk mengikuti proses ini secara cermat dan dapat memberikan penjelasan secara jelas yang dilengkapi data aktual sehingga pembahasan pada setiap tahapan nantinya dapat diselesaikan dengan baik," ujar Nurahmi.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditegaskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013, perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan Luar biasa. (R1/Ra)

foto: Sidang DPRD Kampar


Aksi Lensa Lainnya

  • 1
    0 Komentar :



    Isi Komentar :
    Nama :
    Website :
    Komentar
     
     (Masukkan 6 kode diatas)

     


  • 64 Siswa/i Rebut Beasiswa Ikatan Dinas RAPP & Tanoto Foundation
  • Olahraga