• Sabtu, 24 Agustus 2019 | 06:54 WIB
logo
add image

KPK Sebut Riau Salah Satu Wilayah Banyak Masalah

Rabu, 31 Juli 2019 | 18:44 WIB riau
Koordinator Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah II Sumatera, Abdul Haris

Riauaksi.com -  Koordinator Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah II Sumatera, Abdul Haris menyebutkan Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah yang memiliki banyak masalah.

Penegasan ini disebutkannya saat menghadiri monitoring tindak lanjut Pemerintah Daerah dengan Derektorat Jenderal Pajak dan Badan Pertanahan Nasional di Kantor Gubernur Riau, Rabu, 31 Juli 2019.

"Ternyata di Riau itu banyak masalah juga," sebutnya. Menurutnya, salah satu masalah yang disesalkannya itu terkait data yang dimiliki oleh seluruh perkebunan di Riau.

Dirinya menyesalkan setelah peralihan perizinan perkebunan baik HTI maupun PKS antara Kabupaten dan Kota dengan Provinsi masih banyak data yang tidak valid untuk dipertanggungjawabkan khusus di sektor ini.

"Contohnya itu terkait pajak perkebunan. Ternyata tidak semua memiliki data dan dokumen yang aktif. Karena dulu segala perizinan dipegang Kabupaten dan sekarang diserahkan ke Provinsi. Termasuk data yang tak dikirimkan," sesalnya.

Penyesalannya semakin bertambah setelah mengetahui bahwa Kementerian Keuangan tidak mengambil langkah tegas antara Kabupaten dan Pemda Riau soal data perkebunan ini.

"Disinilah fungsi Kanwil Pajak itu. Membantu teman-teman (Pemda, Pemko, Kab) untuk menyesuaikan data yang ada di perpajakan maupun tidak. Mereka seharusnya bisa mendorong Pemda menetapkan Pajaknya. Sedangkan untuk perorangan dilakukan oleh Pemkab maupun kota," jelasnya.

Top